Home / SUMENEP / Kebijakan Bupati Sumenep Dipertanyakan, Mutasi Pimpinan OPD Diduga Tanpa Dasar

Kebijakan Bupati Sumenep Dipertanyakan, Mutasi Pimpinan OPD Diduga Tanpa Dasar

SUMENEP, (TransMadura.com) –
Mutasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, rollingan terhadap 19 pejabat pimpinan tinggi eselon II, kamis, (25/4/2019) dapat sorotan Aktivis diduga tanpa dasar. Pasalnya, mutasi itu disinyalir tidak melalui tahapan atau prosedural alias asal asalan.

“Kami mengapresiasi langkah bupati sumenep dalam memutasi untuk mengisi jabatan Tinggi yang kosong di beberapa OPD,” kata Aktivis Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) Saifudin.

Namun mutasi kali ini, lanjutnya harus betul-betul profesional dan independent dalam menentukn kepala OPD. “Ya minimal harus sesuai dengb skil yang dia pimpin, sehingga dalam mengambil kebijakan atau keputusan yang bisa di pertanggungjwabkan,” ungkapnya.

Selain itu, kata Siafudin, sampai saat ini 9 OPD masih dibiarkan kosong dan patut dipertanyakan, rolling jabatan tersebut terindikasi tidak menggunakan dasar aturan yang benar.

“Kebijakan rolling jabatan ini sangat tidak logis. Seharusnya kekosongan OPD yang ada terlebih dahulu diutamakan diisi, bukan lantas menambah banyak lagi kekosongan yang sudah ada,” jelasnya.

Bahkan, Dia menilai, mutasi ini terkesan terlalu terburu buru, tanpa dasar dan perlu dipertanyakan landasan kebijakan itu. “Tidak masuk akal. Bukan mengisi kekosongan melainkan menambah kekosongan, kebijakan macam apa ini,” ungkapnya.

Bupati Sumenep, A. Busyro Karim mengatakan, rolling jabatan dalam sebuah lembaga merupakan hal wajar, dimana tujuan dari hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam melakukan sebuah penyegaran di lembaga tersebut, selain itu pula rolling jabatan bertujuan memberikan sebuah kesempatan kepada setiap individu ASN agar juga bisa menghasilkan sebuah ide baru untuk kemajuan Kabupaten Sumenep.

“Semua pejabat berhak menduduki jabatan tertinggi, hanya saja dalam hal ini harus melalui beberapa tahapan yang sudah tertuang dalam aturan,” ungkap Bupati Busyro, Kamis (25/4/2019) usai pelantikan saat diwawancarai media.

Busyro menyampaikan bahwa, meski sudah dilakukan rolling jabatan untuk saat ini masih banyak OPD yang kosong, karena kegiatan hari ini masih gelombang pertama, pihaknya menyampaikan nanti kekosongan sejumlah OPD tersebut akan di isi dengan proses seleksi.

“Setengah bulan lagi semoga tim seleksi bisa terbentuk, mudah mudahan sesuai rencana sehingga kekosongan sejumlah OPD segera terisi,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep gelar kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap puluhan pejabat pemerintah yang baru dilakukan mutasi atau rolling jabatan, Kamis (25/04/2019) di halaman Pemkab Sumenep.

Gerbong mutasi tersebut, 9 0PD saat ini masih dibiarkan kosong, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Perhubungan (Dishub), Bakesbangpol Linmas, Dinas PU Pengairan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP dan Dispertahorbun, BPKAD, Dispertahorbun dan lainnya. (Asm/Hen/Red)

Spread the love

About tmadm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Jaga Ekosistem Laut, Komunitas Pemuda Gayam Aksi Bersih Sampah Plastik

SUMENEP, (TransMadura.com) – Komunitas pemuda Desa Kalowang, Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi, Sumenep, ...